Alasan DPR Mempercepat Proses
DPR mempercepat pembahasan RUU Penyesuaian Pidana dengan alasan kebutuhan harmonisasi hukum dan respons terhadap kejahatan modern. Pasal-pasal lama dianggap kurang relevan, sehingga perlu penyesuaian cepat agar aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang jelas. Percepatan ini dimaksudkan agar sistem pidana nasional lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.
Kejahatan Modern Menjadi Pemicu Revisi
Perkembangan kejahatan digital, penyalahgunaan data, dan aktivitas lintas negara menuntut aturan pidana yang lebih mutakhir. Banyak ketentuan lama sulit diterapkan untuk menjerat pelaku kejahatan baru. Dengan percepatan RUU, DPR berharap aparat hukum dapat bertindak efektif dan regulasi pidana lebih responsif terhadap tantangan kontemporer.
Efisiensi Legislasi dan Konsolidasi Politik
Percepatan pembahasan tidak lepas dari kesepakatan antarfraksi di DPR. Konsolidasi politik membuat rapat kerja lebih singkat dan fokus pada poin-poin utama. Namun, efisiensi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai kualitas pembahasan dan transparansi. Proses legislasi pidana tetap memerlukan ketelitian agar setiap pasal dapat diterapkan dengan adil dan jelas.
Minimnya Ruang Partisipasi Publik
Pembahasan cepat kerap membatasi ruang bagi masyarakat sipil, akademisi, dan pakar hukum untuk memberi masukan. Akses terhadap draf RUU dan rapat yang terbatas memunculkan risiko pasal multitafsir atau kontroversial. Evaluasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa RUU tidak menimbulkan dampak negatif pada kepastian hukum dan hak-hak masyarakat.
Strategi Transparansi dan Akuntabilitas
Untuk menjaga kualitas RUU, DPR perlu memperkuat mekanisme transparansi. Publikasi draf secara berkala, konsultasi terbuka, dan keterlibatan pakar independen membantu menjaga akuntabilitas. Percepatan legislasi tetap dapat dilakukan asal prinsip kehati-hatian dan keterbukaan tidak dikorbankan, sehingga pembaruan hukum pidana lebih efektif.
Kesimpulan
Percepatan RUU Penyesuaian Pidana penting untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan kejahatan modern. Namun, proses cepat harus tetap mempertahankan transparansi, partisipasi publik, dan kajian mendalam. Dengan keseimbangan ini, pembaruan hukum pidana dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan memperkuat legitimasi sistem hukum nasional.
